Jakarta- GREAT Institute kembali menggelar GREAT Lecture, menghadirkan Dr. Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan dan Komisaris Utama MIND.ID, sebagai narasumber utama. Diskusi yang berlangsung di kantor GREAT Institute, Jakarta Selatan, ini mengangkat tema besar: "Prabowonomics dan Tantangan Terbesar di Era Perang Global."
Acara juga dihadiri para tokoh lintas bidang dan generasi, antara lain Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat, Ketua APKASI Bursah Zarnubi, anggota DPR RI Musa Rajekshah, serta peneliti GREAT Institute Adhamaski Pangeran sebagai penanggap utama. Turut hadir pula para tokoh nasional seperti Rauf Purnama, Helmy Fauzi, Hatta Taliwang, Adhie Massardi, dan mahasiswa dari berbagai universitas ternama.
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, membuka diskusi dengan menekankan bahwa Prabowo Subianto menerima amanah sebagai Presiden Republik Indonesia pada masa yang paling penuh tantangan dalam sejarah modern. "Kondisi dunia tengah mengarah pada
perang global, yang kini telah nyata terjadi di berbagai kawasan, dari Gaza hingga Laut Cina Selatan. Multilateralisme runtuh, blok-blok kekuasaan kembali menguat," ujarnya.
Syahganda juga menggarisbawahi bahwa dalam situasi seperti ini, ketegasan Indonesia menjadi keniscayaan. Ia menyinggung keputusan Presiden Prabowo yang lebih memilih menghadiri undangan Presiden Rusia Vladimir Putin ketimbang pertemuan G-20, sebagai simbol politik luar negeri yang mandiri dan berpihak pada kepentingan nasional.
"Kita tidak bisa terus menjadi penonton. Negara ini harus siap menghadapi realitas
global yang tak ramah, termasuk kemungkinan ekonomi
perang. Karena itu, Prabowonomics harus dijalankan sebagai strategi bertahan hidup bangsa," tegas Syahganda.
Dr. Fuad Bawazier menegaskan bahwa Prabowonomics berpijak pada semangat Pasal 33 UUD 1945. Ia mengkritik keras kerusakan sektor sumber daya alam pasca-reformasi, dan menegaskan bahwa jika Pasal 33 tidak dijalankan dengan serius, lebih baik dihapus saja agar bangsa ini tidak terus menerus menjadi bangsa hipokrit.
Fuad juga menekankan bahwa sektor pertambangan harus tetap dimanfaatkan namun dengan pendekatan best practice. Ia mencontohkan keberhasilan Vale Indonesia dalam reklamasi lahan dan pemanfaatan energi bersih sebagai model yang layak ditiru.
Bursah Zarnubi menyebut Prabowonomics sebagai kelanjutan dari Pembangunan Nasional Semesta Berencana dan mengajak Indonesia kembali memperkuat ekonomi komando yang pro-rakyat. "Sudah waktunya koperasi menggantikan dominasi PT. Koperasi adalah milik bersama yang digerakkan bersama," katanya.
Musa Rajekshah menyoroti bahwa Presiden Prabowo telah mengeluarkan sembilan Instruksi Presiden yang fokus pada swasembada pangan dan energi, efisiensi birokrasi, dan penguatan penyuluh pertanian. Ia juga mengingatkan bahaya investasi pertambangan yang hanya mengeksploitasi tanpa membangun.
Moh Jumhur Hidayat menyatakan bahwa tanpa penerapan serius Prabowonomics, Indonesia terancam mengalami bencana demografi alih-alih menuai bonus demografi. Ia menyerukan segera disusunnya UU Sistem Perekonomian Nasional yang tegas menempatkan koperasi, BUMN, dan swasta sebagai tiga pilar utama.
Adhamaski Pangeran dan Adhie Massardi menyoroti pentingnya menata ulang arsitektur ekonomi nasional. Adhamaski mengkritik penyalahpahaman tentang efisiensi birokrasi, sementara Adhie menyarankan adanya alokasi dana wajib sebelum masuk ke APBN untuk pertanian, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.
Filsuf Nietzsche pernah mengatakan, "He who has a why to live can bear almost any how." Jika bangsa ini tahu untuk apa ia hidup, maka sebesar apa pun tantangan bisa dihadapi. Tampaknya cdiam-diam peserta diskusi menyepakati hal itu.
GREAT Institute menegaskan bahwa Prabowonomics bukan hanya kebijakan ekonomi. Ia adalah strategi eksistensial Indonesia untuk bertahan hidup dalam dunia yang kian tidak bersahabat.
