Oleh : Ir. H. Abdullah Rasyid, ME.
Sebagai sebuah katastrofi hidrometeorologi, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah berdampak pada perubahan landscape peta pemukiman, merenggut ratusan nyawa, serta meninggalkan luka kemanusiaan yang sangat mendalam, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.
Aktifiktas penanggulangan kegiatan pasca-bencana di Kabupaten Aceh Tamiang juga menunjukkan kemajuan yang signifikan dan terukur. Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) mencatat total kebutuhan hunian sementara (huntara) mencapai 4.189 unit. Hingga awal Maret 2026, ribuan unit telah selesai dibangun dan dilengkapi dengan fasilitas dasar lengkap seperti; air bersih, listrik, serta perabotan rumah tangga, dan telah dihuni oleh 1.339 kepala keluarga (KK). Pembangunan ini terus dipercepat melalui kolaborasi lintas kementerian dan Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) agar semakin banyak warga terdampak yang masih berada di banyak tenda pengungsian dapat segera menempati hunian layak pasca-Hari Raya Idul Fitri.
Meskipun data dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang per awal Maret 2026 masih mencatat sekitar 1.396 jiwa yang bertahan di tenda-tenda pengungsian, angka tersebut terus menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Ribuan kepala keluarga (KK) telah berhasil kembali ke rumah permanen mereka setelah rehabilitasi infrastruktur selesai dilaksanakan, sementara lebih dari 1.900 KK juga telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp.600.000 hingga Rp.1,8 juta per bulan sebagai opsi solusi mandiri yang fleksibel.
Sebelum Presiden Prabowo Subianto melaksanakan Shalat Idul Fitri bersama masyarakat di Mesjid Darussalam, Kawasan huntara Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 21 Maret 2026, data di lapangan menegaskan bahwa proses pemindahan masyarakat telah mencapai titik kritis yang menggembirakan, hampir seluruh pengungsi telah keluar dari tenda darurat, infrastruktur listrik juga dilaporkan pulih hingga mencapai 99 persen. Kunjungan langsung Presiden Prabowo pada momentum Idul fitri kali ini secara langsung memverifikasi laporan berjenjang yang diterimanya, mendengar suara rakyat di tengah hunian sementara, serta memastikan bahwa setiap langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah telah benar-benar berbasis pada data riil dan akuntabel.
Membangun ribuan unit huntara di lokasi pasca-katastrofi tentu bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan secara instan, proses ini menuntut pasokan material yang masif, koordinasi presisi antar lembaga, serta keterlibatan tenaga ahli lokal — di mana 70 persen di antaranya berasal dari warga Aceh Tamiang sendiri. Sebagai bagian dari humanisasi kerja yang bijak dan berkelanjutan, para pekerja konstruksi yang bekerja tanpa lelah selama bulan Ramadan kini sedang mengambil jeda libur bersama untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Jeda ini diharapkan dapat mengisi kembali energi mereka dengan semangat yang lebih tinggi dan lebih produktif dalam menyelesaikan sisa pembangunan huntara pasca jeda libur bersama.
Bagi para ibu dan keluarga di desa-desa terdampak seperti Sekumur yang masih berada di tenda-tenda pengungsian, kami memahami betul kepedihan yang mendalam itu. setiap keluarga memang sangat membutuhkan kepastian hunian layak yang segera. Namun, pemerintah tidak pernah menutup mata terhadap realitas di lapangan. Justru sebaliknya, dengan kesadaran penuh akan penderitaan tersebut, seluruh jajaran sedang bekerja tanpa henti untuk mempercepat penyelesaian huntara.
Meskipun percepatan pembangunan huntara telah membawa kemajuan yang nyata, di balik itu masih terdapat kelemahan struktural yang perlu untuk segera diperbaiki. Yaitu Implementasi Teori Asimetri Informasi (Principal-Agent Theory) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Asimetri informasi ini sering memicu terciptanya etika "moral hazard" dalam bentuk penyusunan pelaporan kebijakan yang disusun terlalu optimistis (tidak akurat), sehingga memunculkan persepsi "klaim kontradiksi" di ruang publik.
Di Aceh Tamiang, hal ini terlihat jelas dari "ketidak-sinkronan" data antara BNPB dengan BPBD mengenai jumlah jiwa yang masih berada di tenda pengungsian.
Selain itu, update data laporan di lapangan juga belum sepenuhnya mencerminkan realitas desa-desa yang terisolir seperti Sekumur. Patologi birokrasi semacam ini menyebabkan pemerintah pusat semakin kesulitan dalam mengendalikan outcome secara optimal. Kelemahan ini bukanlah akibat niat buruk individu, melainkan cerminan dari struktur birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas penanganan bencana skala besar di daerah terpencil.
Strategi terbaik untuk mengimplementasikan Teori Asimetri Informasi di dalam ekosistem pasca-katastrofi adalah dengan membangun mekanisme mitigasi asimetri informasi yang holistik sekaligus preventif terhadap berbagai patologi birokrasi.
Pertama, pemerintah pusat sangat membutuhkan akses langsung data geospasial, foto dan video lapangan yang berbentuk laporan harian secara langsung (real-time) tanpa adanya hambatan birokrasi perantara yang berlapis. Oleh karena itu, adopsi teknologi digital monitoring real-time melalui penggunaan platform yang terintegrasi seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah pusat.
Kedua, desain kontrak insentif berbasis outcome bukan hanya sekadar input, di mana alokasi dana daerah dapat dikaitkan dengan pencapaian target yang diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga atau melibatkan kelembagaan terkait agar akuntabilitas semakin terjaga.
Ketiga, penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui penyediaan pelatihan yang berbasis pada Teori Asimetri Informasi (principal-agent alignment), lengkap dengan sanksi tegas bagi praktik moral hazard, serta reward yang jelas bagi transparansi dan akurasi pelaporan.
Ke-empat, melibatkan masyarakat sipil sebagai "principal kedua" melalui mekanisme pengaduan langsung dan publikasi data terbuka secara real-time, sehingga ruang bagi korupsi maupun keterlambatan pelaporan dapat diminimalisir, sekaligus memperkuat "akuntabilitas bersama" antara pemerintah dan rakyat.
Pendekatan ini, sebagaimana yang telah diterapkan langsung oleh Presiden Prabowo melalui kunjungan langsung ke lapangan dan keberadaan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), tidak hanya dilakukan untuk mencegah kegagalan birokrasi, melainkan mentransformasikannya menjadi birokrasi yang adaptif, akuntabel dan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, serta sesuai dengan semangat pemerintahan yang progresif, efisien dan inklusif.
Dengan mengatasi asimetri informasi secara sistemik, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan semakin solid, sinergis dan tangguh dalam menghadapi tantangan katastrofi di masa depan. Mari kita dukung sepenuh hati upaya ini, karena kebijakan yang berpihak kepada rakyat adalah investasi terbaik bagi bangsa Indonesia yang kita cintai.
Penulis adalah Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan juga
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
