Pemerintah Kecamatan Akan Menyengsarakan Ratusan PKL Pajak Gambir, LSM PAKAR : Camat Percut Seituan Diduga Melakukan Grativikasi

MEDAN | Halomedan.co

Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) Pajak Gambir hingga sampai saat ini terus menjadi persoalan dan polemik diantara pedagang.

Pasalnya, keberadaan PKL Pajak Gambir yang menggantungkan nasibnya mencari nafkah dengan berjualan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga sehari hari akan terancam dan sesangsara.

Hal ini dikatakan para PKL Pajak Gambir melalui, Yakup SE Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) Provinsi Sumatera Utara, didampungi, Satria Sekretaris DPW Ikatan Pedagang LSM PAKAR Provinsi Sumatera Utara, Rabu (26/7/2023) kepada wartawan.

“Terhadap pemerintah kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang khususnya kepada bapak, Fitriyan Syukri Camat Percut Seituan dalam persoalan PKL pajak gambir hendaknya menjadi seorang pimpinan yang amanah bukan menjadi alat kepentingan oknum oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujar Yakup.

Lanjut dibeberkan, Yakup bahwa, Camat Percut Seituan bersama pihak Satpol PP kecamatan dan perangkat desa yang telah melakukan penertiban lapak PKL Pajak Gambir secara terus menerus kuat dugaan adanya kepentingan pribadi maupun untuk kelompok dengan mengatasnamakan penertiban PKL yang dianggap meresahkan masyarakat dan pengguna jalan saat berkendara akibat PKL berjualan.

“Atas nama PKL Pajak Gambir dan atas nama LSM PAKAR, saya meminta kepada bapak camat Percut Seituan, Fitriyan Syukri agar memberikan solusi terbaik terhadap para PKL. Bukan melakukan permainan kotor yang bekerja sama dengan pihak/oknum preman dijadikan sebagai pengelola di Pajak Gambir,” ujar Yakup.

Masih Yakup menjelaskan bahwa, penertiban PKL Pajak Gambir untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang dan sebagai salah satu program pemerintah kecamatan untuk menciptakan penataan lingkungan yang baik hendaknya jangan menjadikan PKL Pajak Gambir sebagai tumbal.

Artinya, pihak kecamatan menertibkan para PKL agar menempati lapak jualan yang dialokasikan oleh pengelola pajak agar berjualan ditempat yang telah disediakan. Namun, hal itu malah menjerat leher para PKL. Sebab, lapak/los pedagang dijadikan ajang bisnis.

Baca Juga:

• Warga Meninggal, Ketua Pewarta Melayat dan Berikan Bantuan
• Bakopam Bersama Polda Sumut Sukses Gelar Desiminasi Pemilu Damai 2024 di Kota Sibolga

“Kenapa?, karena pihak pengola sudah mematokan harga setiap lapak/los dari Rp10 juta s/d Rp70 juta untuk disewakan pertahun kepada para PKL. Ironosnya, lokasi/lapak yang disediakan oleh pengelola berada dilokasi eks HGU PTPN. Sudah harga sewa lapak selangit, apalagi lokasinya jelas bertentangan dengan undang undang karena diatas lahan untuk alokasikan kepada PKL Pajak Gambir emiliki badan hukum,” terang Yakup.

Lebih jauh diungkapkan Yakup, pihak kecamatan dan pengelola pajak gambir ada dugaan melakukan grativikasi yakni, menjadikan lapak PKL yang dilakukan penertiban beralih fungsi menjadi tempat parkir kendaraan. Jelas, penertiban PKL ada terkesan unsur mencari keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan para PKL yang mengatas namakan penertiban oleh pihak kecamatan percut seituan.(W02)