Medan |halomedan.com -
Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan dalam waktu dekat.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dua isu penting yang dinilai mencoreng integritas Pemerintah Kota Medan.
Ketua GMPET, Ricky Dalimunthe, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan praktik kotor oleh oknum berinisial "DL" yang diduga menjual nama Wakil Wali Kota Medan guna mendapatkan jatah proyek hingga 70 persen dari dinas-dinas di lingkungan Pemko Medan, khususnya Dinas Perkim.
"Sesuai informasi yang kami peroleh, oknum DL mengatasnamakan Wakil Wali Kota Medan dan meminta jatah proyek. Jika hal ini benar, maka akan merusak citra pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Rico Waas yang baru menjabat tiga bulan," tegas Ricky Dalimunthe.
Selain itu, GMPET-SU juga akan menyoroti dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Musollah Al-Ridho di Kecamatan Medan Denai, yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim Kota Medan. Proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp1,2 miliar tersebut diduga bermasalah, hingga masyarakat dan pihak Badan Kemakmuran Masjid (BKM) menolak serah terima bangunan tersebut.
"Kami menuntut Wali Kota Medan agar segera menyampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada pembangunan Musollah Al-Ridho. Ini rumah ibadah, dan sangat memprihatinkan jika benar terjadi korupsi di sana," tambahnya.
Dalam aksi nanti, GMPET-SU akan menyuarakan dua tuntutan utama:
Mendesak Wali Kota Medan untuk menegur Wakil Wali Kota terkait dugaan penyalahgunaan nama oleh oknum DL.
Menuntut pencopotan pejabat Dinas Perkim Kota Medan, diduga Sahrial dan gunawan yang dinilai bertanggung jawab atas dugaan korupsi proyek pembangunan Musollah.
"Ini bukan hanya soal uang rakyat, tapi juga soal moral. Jangan biarkan rumah ibadah dijadikan ladang korupsi," pungkas Ricky Dalimunthe.(W02/rel)
