JAKARTA — Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania dilakukan dalam rangka membangun hubungan politik dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional khususnya di Global South. Sejauh ini agenda politik dan ekonomi yang dibawa Prabowo dalam kunjungan itu mendapatkan sambutan di setiap negara yang disinggahi.
Melihat komitmennya membangun solidaritas global, Prabowo berpeluang besar menjadi pemimpin baru dunia.
Demikian antara lain disampaikan Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, merangkum Focus Groupd Discussion (FGD) bertema "Mencermati Arah Politik dan Diplomasi Prabowo di Timur Tengah dan Turki" yang diselenggarakan di kantor GREAT Institute, Jalan Taman Gunawarman, Jakarta Selatan, Senin, 14 April 2025.
Namun di sisi lain, Syahganda menilai, pemerintah perlu membangun komunikasi politik yang lebih baik sehingga kebijakan luar negeri Indonesia tidak mendapatkan persepsi negatif.
Tiga pembicara pemantik dalam FGD itu adalah Dr. Nurhayati Assegaf, Dr. Hilmy Bakar Almascaty, dan Dr.Teguh Santosa. Sementara sejumlah ilmuwan dan pemerhati yang memberikan respons dan menajamkan pokok-pokok pikiran adalah Dr. Rizal Darmaputra, Dr. Zarmansyah, Dr. Indra Kusuma Wardhani, Dr. Rahmi Fitrianti, Prof. Iswandi Syahputra, dan Dr. Sudarto. Juga Smith Alhadar, Omar Thalib, Dr (Cand.) Turino, Ir. Abdullah Rasyid, Ir. Wahyono, dan Ir. Hanief Adrian.
Sejalan dengan yang disampaikan Syahganda, Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa menguraikan dilema setiap negara di arena internasional yang anarkis. Hubungan dengan negara lain haruslah dibangun tanpa menciptakan ketergantungan atau the absence of dependency.
"Salah besar bila kita mengatakan bahwa antitesa dari ketergantungan pada satu negara hegemonik adalah dengan dengan bersandar pada negara hegemonik lain. Antitesa dari ketergantungan pada satu negara adalah meniadakan ketergantungan pada negara itu, dan pada negara lain.
Baca Juga:
Dengan demikian, dinamika yang terjadi di arena internasional saat ini, yang dipicu oleh perang tarif yang dilancarkan pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat dan direspons dengan sangat keras oleh pemerintahan Xi Jinping di Tiongkok, harus dijadikan momentum untuk membangun kemitraan dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan. Teguh yakin kunjungan Prabowo ke sejumlah negara dan komunikasinya dengan pemimpin-pemimpin dunia dilakukan dalam kerangka itu.
Pada bagian lain, Dr. Zarmansyah mengingatkan bahwa Indonesia memiliki investasi yang sangat besar pada proses perdamaian di banyak kawasan dunia. Sayangnya, investasi perdamaian itu seringkali ditinggalkan begitu saja.
"Saya berharap, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian pada investasi perdamaian yang sudah kita lakukan di banyak negara. Kehadiran Indonesia dalam menjaga perdamaian di banyak negara dan kawasan harus difollow up dengan kerja sama ekonomi sehingga Indonesia memiliki mitra alternatif yang lebih luas," ujar Zarmansyah.
