Jakarta- Di tengah dinamika politik dan hukum yang terus menghangat, sejumlah purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Habib Rizieq Shihab (HRS) di Markas Syariah Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (5/5). Pertemuan tersebut menjadi sorotan publik karena melibatkan dua kekuatan sipil dan militer yang selama ini dikenal vokal dalam menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Kedatangan para purnawirawan disambut langsung oleh Habib Rizieq Shihab beserta jajaran pengurus Markas Syariah. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, kedua pihak berdiskusi panjang lebar terkait berbagai persoalan bangsa, khususnya yang menyangkut dugaan pelanggaran hukum dalam kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo serta tragedi penembakan enam laskar FPI di KM
50 yang hingga kini belum menemukan titik terang di ranah hukum.
Dalam pernyataannya, Forum Purnawirawan TNI menegaskan bahwa
Team Pembongkar Ijazah Palsu dan KM
50 telah siap untuk meningkatkan langkah hukum dan advokasi guna mengungkap kebenaran atas dua kasus besar tersebut. Mereka mengaku telah mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat dan saksi-saksi yang siap memberikan keterangan.
Habib Rizieq Shihab, dalam kesempatan tersebut, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap 8 butir tuntutan Forum Purnawirawan TNI, yang sebelumnya telah dideklarasikan dalam sejumlah aksi dan pertemuan mereka. Adapun isi dari 8 tuntutan tersebut mencakup:
1. Penegakan hukum atas dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
2. Pengungkapan kebenaran kasus pembunuhan enam laskar FPI di KM
50.
3. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
4. Penghentian kriminalisasi ulama dan aktivis.
5. Pemberantasan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
6. Revisi dan pembatalan undang-undang yang merugikan rakyat.
7. Pemulihan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
8. Penegakan kedaulatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain mendukung delapan tuntutan tersebut, Habib Rizieq juga menambahkan tuntutan ke-9, yaitu:
"Adili Jokowi."
Menurut HRS, penambahan tuntutan ini didasarkan pada banyaknya pelanggaran konstitusi, dugaan manipulasi data, serta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus berlaku adil tanpa kekebalan, bahkan kepada pejabat setinggi presiden, apabila terbukti bersalah.
"Kami mendukung penuh perjuangan Forum Purnawirawan TNI dan semua elemen bangsa yang berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak boleh ada yang kebal hukum, termasuk Presiden sekalipun," tegas Habib Rizieq di hadapan awak media.
Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu diakhiri dengan pembacaan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan keberhasilan perjuangan hukum yang tengah mereka tempuh. Keduanya juga sepakat untuk memperkuat sinergi dalam menyuarakan aspirasi rakyat serta memastikan bahwa berbagai pelanggaran hukum tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
Silaturahmi antara Forum Purnawirawan TNI dan Habib Rizieq Shihab ini dinilai sejumlah pengamat sebagai penguatan konsolidasi kelompok oposisi sipil dan militer dalam menuntut akuntabilitas pemerintah. Dengan dukungan yang semakin meluas, gerakan ini diperkirakan akan terus mendapatkan sorotan di tengah situasi politik nasional yang kian dinamis menjelang tahun politik 2025.Red
