JAKARTA – Komitmen elemen antikorupsi dari Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (
Jaga Marwah) dalam mendukung Kejaksaan Agung RI terus berlanjut. Mereka aktif mengawal integritas lembaga penegak hukum tersebut dari berbagai upaya pelemahan.
Sebelumnya,
Jaga Marwah telah menggelar aksi damai sebagai bentuk solidaritas ketika mencuat dugaan pelemahan terhadap Kejaksaan Agung melalui isu korupsi dalam lelang barang rampasan berupa saham PT Gunung Bara Utama (GBU). Dugaan tersebut telah dibantah secara tegas oleh Ketua Komisi Kejaksaan (Kompak), Prof. Dr. Pujiyono Suwandi, S.H., M.H., selaku pengawas internal kejaksaan.
Kini,
Jaga Marwah kembali menyuarakan sikapnya terhadap konten-konten negatif yang menyerang institusi kejaksaan, termasuk fitnah terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Dr. Febrie Adriansyah, yang beredar luas di media sosial seperti Facebook dan Instagram.
"Ada beberapa video dengan caption atau tagar 'Pemeras Berkedok Jaksa' yang kami duga kuat disebarkan oleh buzzer bayaran. Indikasi kami mengarah pada keterkaitan dengan seorang tokoh berinisial MAM. Konten semacam itu kami mohonkan untuk dihapus atau diturunkan (take down)," ujar Ketua Umum
Jaga Marwah, Edison Tamba, pada Jumat (16/5/2025) usai mengajukan surat pengaduan ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
Edison, yang akrab disapa Edoy, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, platform seperti Instagram dan Facebook yang dikelola oleh Meta Platforms, Inc. wajib tunduk pada regulasi nasional.
"Kami berharap laporan ini dapat ditindaklanjuti Kemenkomdigi kepada pihak Meta agar konten-konten fitnah tersebut segera dihapus karena tidak hanya merusak citra kejaksaan di dalam negeri, tetapi juga di mata internasional," jelas Edoy.
Ia menyampaikan apresiasi karena laporan mereka telah diterima oleh Ketua Tim Penanganan Aduan Konten Internet Ilegal Direktorat Pengendalian Ruang Digital, Yosie S.G. "Hari ini juga mereka langsung menyurati platform terkait," tegasnya.
Lebih lanjut, Edoy mendorong agar Kemenkomdigi membangun fakta integritas kerja sama dengan platform digital asing yang beroperasi di Indonesia. Salah satu poin penting adalah pemberian kewenangan kepada Kemenkomdigi untuk menghapus konten yang terbukti hoaks atau ujaran kebencian.
"Hal ini penting demi menjaga kedaulatan dan
marwah negara kita. Kritik di media sosial harus mendidik dan menumbuhkan rasa cinta Tanah Air," tambah Edoy.
Ia juga menyarankan agar Kemenkomdigi memperkuat pengawasan digital dengan membentuk tim siber internal yang berperan sebagai patroli cyber secara aktif.
MAM Jadi Tersangka dalam Upaya Perintangan Proses Hukum
Secara terpisah, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara perintangan proses hukum sejumlah kasus korupsi.
Tersangka tersebut adalah M Adhiya Muzakki (MAM), Ketua Tim Cyber Army, yang diduga terlibat dalam upaya menghalangi proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada beberapa perkara korupsi besar.
Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, menyebut bahwa penetapan MAM sebagai tersangka merupakan pengembangan dari berbagai perkara besar, termasuk korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO), tata niaga PT WBS Tbk, dan kasus importasi gula.red2
-
