Medan– Himpunan Mahasiswa Hukum Sumatera Utara (HMHSU) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Selasa, 17 Juni 2025, guna mendesak pengusutan terhadap dugaan korupsi pengadaan 120 unit komputer dan printer di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Ta. 2025, serta dugaan pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2024.Koordinator HMHSU, A. Ardi Hasibuan, menyampaikan bahwa pihaknya prihatin atas praktik yang diduga menyimpang tersebut, yang mencerminkan lemahnya tata kelola anggaran dan minimnya pengawasan dalam penggunaan dana publik.
> "Kami menduga kuat adanya penyimpangan serius dalam proyek pengadaan komputer dan printer senilai Rp 3 miliar lebih di Dinkes Asahan Ta 2025. Temuan kami di lapangan menunjukkan tidak semua Puskesmas menerima unit sesuai kontrak, dan sebagian hanya menerima sebagian perangkat," ujar Ardi.Menurutnya, perusahaan pemenang tender, CV. Berkarya Permata, hanya menjual printer dalam sistem E-Katalog lokal, dan tidak mencantumkan produk komputer maupun aksesoris lainnya. Hal ini menguatkan dugaan bahwa proses lelang tidak transparan dan sarat rekayasa.
Selain itu, HMHSU juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam realisasi Dana BOK tahun 2024 sebesar Rp 10.099.536.559. Dana tersebut semestinya digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas, namun diduga mengalami pemotongan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.> "Dana BOK adalah hak fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika benar terjadi pemotongan, itu bentuk pengkhianatan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Ini harus diselidiki sampai tuntas," tegas Ardi.
Dalam aksi nanti, HMHSU membawa tuntutan sebagai berikut:
1. Kejati Sumut segera menyelidiki dugaan korupsi pengadaan komputer di Dinkes Asahan Ta. 2025.
2. Audit menyeluruh atas Dana BOK 2024 sebesar Rp 10 miliar lebih.
3. Evaluasi dan pencopotan sementara Kepala Dinas Kesehatan Asahan serta PPK terkait.
4. Pemeriksaan CV. Berkarya Permata sebagai penyedia proyek.Aksi damai ini akan dimulai pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh puluhan mahasiswa hukum dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara, sebagai bentuk solidaritas dan komitmen terhadap penegakan hukum dan transparansi anggaran.
> "Kami menuntut agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak tinggal diam. Tangani dan buka kasus ini seterang-terangnya, karena menyangkut keuangan negara dan kepentingan rakyat banyak," tutup Ardi.tim
