Dugaan Persekongkolan Tender Proyek Lapangan Merdeka Medan, LSM LIRA Minta Kajati Sumut Turun Tangan

Medan – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPW LSM LIRA) Sumatera Utara (Sumut) secara resmi mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut yang baru, Dr. Harli Siregar, untuk segera mengusut tuntas dugaan persekongkolan tender dalam proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Lapangan Merdeka TA 2025 Pemerintah Kota Medan. Proyek ambisius ini menelan anggaran sebesar Rp 77,6 miliar dan saat ini tengah menjadi sorotan tajam.

Sekretaris Wilayah LSM LIRA Sumut, Andi Nasution, mengungkapkan sejumlah kejanggalan serius yang terendus dalam proses lelang proyek tersebut. "Ada kejanggalan dalam proyek ini. Dari 10 penawar, hanya PT Lestari Nauli Jaya yang memenuhi persayaratan dan memenangkan lelang. Sembilan perusahaan penawar lainnya, dinyatakan kalah dengan alasan yang sama," ujar Andi Nasution kemarin.

Indikasi Persekongkolan Horizontal

Menurut Andi, alasan kekalahan kesembilan perusahaan lainnya sangat mencurigakan: "tidak menyampaikan jaminan penawaran dan tidak melampirkan persyaratan teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan."

"Tentunya ini aneh, kesembilan perusahaan tersebut sudah bekerja keras mengunggah persyaratan dan melakukan penawaran. Tapi, kesembilan perusahaan tersebut akhirnya serentak tidak menyampaikan penawaran dan persyaratan teknis," jelas Andi. Ia menduga kuat bahwa tindakan seragam ini sengaja dilakukan untuk memuluskan langkah PT Lestari Nauli Jaya sebagai pemenang. "Kalau seperti ini, masuk dalam persekongkolan horizontal," tegasnya.

Persyaratan Kualifikasi yang Janggal

Keanehan lain yang diungkap Andi Nasution adalah persyaratan lelang yang mensyaratkan perusahaan dengan kualifikasi besar dan memiliki Sertifikasi Badan Usaha (SBU) BG 04. Dari seluruh penawar, hanya PT Lestari Nauli Jaya yang memenuhi kualifikasi ini.

Andi memaparkan bahwa perusahaan lain seperti PT Laksana Jaya Saktindo dan PT Vertco Bangun Persada hanya memiliki kualifikasi menengah. Sementara itu, lima perusahaan lainnya—PT Handi Ramos Jaya, PT Sudewa Putra Arthomoro, PT Fauzyn Sumber Djaya, PT Permata Angkola Sejahtera, dan PT Trikarya Angkola Sejahtera—masuk dalam kategori perusahaan kecil.

Baca Juga:

• Raker Teknis dan Penandatanganan MoU: Tani Merdeka Indonesia Sumut Jalin Sinergi Strategis dengan Partai Gerindra
• PEMASU Demo di Gedung KPK: Desak KPK Periksa Proyek-Proyek Jalan BBPJN Sumut Tahun 2023–2025

"Berdasarkan kajian LIRA, muncul dugaan sembilan perusahaan tersebut dirental oleh oknum-oknum tertentu di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPCTKR) Kota Medan, untuk ikut lelang," ungkap Andi.

Dorongan untuk Kolaborasi dengan KPPU

Guna membongkar praktik-praktik tak sehat ini, LSM LIRA menyarankan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kolaborasi ini diharapkan mampu mengungkap secara terang benderang dugaan persekongkolan yang merugikan keuangan negara dan mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat.

"Kehadiran Harli Siregar sebagai Kajatisu yang baru, merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Kota Medan maupun Sumatera Utara," pungkas Andi, menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru Kejaksaan Tinggi Sumut untuk memberantas korupsi dan menciptakan transparansi dalam proyek-proyek pemerintah.red