Medan - Dalam rangka mengawal pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama (MKOK) melakukan pemantauan lapangan atas Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Provinsi Sumatera Utara.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro MKOK, Nizhamul, selaku Ketua Tim Lapangan, bersama tim teknis yang terdiri dari: Melda Juniarti Siregar – Perencana Ahli Pertama, Syaeful Islami – Pengadministrasi Perkantoran, Ihkchan Jaya Nainggolan – Staf Administrasi, Isrodin – Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Arvel Mulia Pratama – Analis Hukum Ahli Pertama, Syaisa Hamam – Analis Anggaran Ahli Pertama, Tim melakukan kunjungan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara serta lokasi percontohan KMP di Kelurahan Suka Maju, Kota Binjai.Dalam kunjungan tersebut, Nizhamul menyampaikan bahwa kehadiran Kemenko Polkam di daerah merupakan bentuk komitmen langsung untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal. "Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis untuk menghadirkan kebutuhan pokok dengan
harga terjangkau. Ini harus kita pastikan benar-benar menyentuh masyarakat bawah," tegas Nizhamul. (6/8/2025)Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, melaporkan bahwa sejak peluncuran resmi KMP pada bulan Juli, telah dilakukan musyawarah di seluruh desa dan kelurahan untuk pembentukan 6.100
koperasi di Sumut. "Masyarakat menerima program ini dengan antusias. Bahkan 54
koperasi telah terbentuk lengkap dengan gerai, transaksi, dan administrasi hukum. Dua di antaranya—di Binjai dan Mandailing Natal—telah kami tetapkan sebagai percontohan ideal," ujar Naslindo.Meski begitu, masih ada tantangan, khususnya dalam hal pembiayaan awal. Salah satunya terkait pembukaan rekening
koperasi di daerah yang belum terjangkau jaringan perbankan, seperti di Pulau Nias. Naslindo berharap adanya dukungan regulasi dari kementerian terkait, seperti Kemendagri dan Kemendes, guna mendorong kelancaran aspek kelembagaan
koperasi.Lebih lanjut, Dinas Koperasi dan UKM Sumut terus mendorong kemandirian
koperasi melalui iuran anggota. "Kami ingin
koperasi tidak hanya bergantung pada pinjaman bank. Banyak dari 54
koperasi percontohan telah memulai dengan kekuatan modal internal," tambahnya.
Baca Juga:
Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Naslindo juga menyoroti belum optimalnya distribusi pasokan dari mitra BUMN, khususnya ke daerah terpencil. Sejauh ini, KMP bekerja sama dengan berbagai BUMN seperti Bulog (beras), Pertamina (elpiji), Kimia Farma (obat), Pusri (pupuk), dan ID Food (minyak goreng). "Ketersediaan dan nilai keekonomian produk masih jadi pekerjaan rumah. Untuk elpiji dan pupuk subsidi, margin keuntungannya sangat kecil, sementara Minyakita tergolong paling sehat secara bisnis," jelasnya.Untuk itu, ia menyarankan perlunya standarisasi harga dan skema distribusi dari masing-masing BUMN mitra agar KMP dapat beroperasi secara berkelanjutan dan profesional.Naslindo juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM pengurus
koperasi di tingkat kecamatan, agar operasional
koperasi tidak hanya berjalan, tapi juga bertumbuh dengan kualitas layanan dan tata kelola yang baik.Menanggapi hal itu, Kepala Biro MKOK, Nizhamul, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan KMP di Sumut yang telah menunjukkan langkah nyata. "Kami melihat bahwa KMP mampu menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat. Yang terpenting, program ini melengkapi ekosistem ekonomi lokal, bukan bersaing dengan pasar tradisional atau UMKM, tetapi menjadi penyeimbang," ujarnya.
Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari tugas koordinasi dan pengawasan Kemenko Polkam terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah, untuk memastikan bahwa kehadiran negara betul-betul dirasakan oleh rakyat.rel
