Layanan MBG Dihentikan, Orang Tua Siswa Pertanyakan Kejelasan Kelanjutan

halomedan.com- BALIGE, Pendistribusian makan bergizi gratis (MBG) yang telah berjalan sejak tahun 2025 kepada sejumlah siswa di Kabupaten Toba kembali menjadi perbincangan di kalangan masyakarat.

Salah satu sekolah dasar di Balige selama inidiketahui telah menerima layanan pemberian MBG namun sejak berakhirnya libur nataru 2025 dan dimulainya proses belajar mengajar tahun 2026, ratusan siswa tidak lagi menerima layanan MBG.

Koordinator Wilayah Kabupaten Toba Miranda Sihombing saat dikonfirmasi melalui selulernya tidak memberikan penjelasan atas konfirmasi terkait hal tersebut.

"Maaf ya Bu, saya sedang ada kegiatan", sebutnya singkat menjawab pertanyaan melalui aplikasi WhatsApp selulernya, Selasa (13/01/2026).

Salah seorang perwakilan orang tua J. Napitupulu mengakui ketidakberlanjutan MBG di sekolah anak-anaknya.

"Sejak masuk sekolah tanggal 5 Januari 2026 lalu, anak saya tidak menerima MBG hingga saat ini, sehingga mereka diperintahkan oleh sekolah untuk membawa bekal makanan lagi", terangnya dijumpai saat menjemput anak pulang sekolah.

Kondisi ini mendapat tanggapan dari anggota DPRD Toba Patuan B. Pardede yang berharap agar dapat segera ditindaklanjuti bahkan oleh pemerintah daerah.

"Ketika ada pengurangan kuota tentunya berdampak akan ada siswa yang tidak menerima makanan bergizi gratis, namun ini perlu disikapi oleh instansi yang bertanggung jawab seperti BGN, dipastikan lah bahwa yang lain juga harus mendapat pelayanan", terang anggota legislatif dari Partai Golkar tersebut.

Lebih lanjut, Patuan juga menekankan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan pelaksanaan program ini.

Baca Juga:

• Rekam Jejak Konsisten dan Dukungan Publik Menguat, Komjen Suyudi Ario Seto Dinilai Figur Sentral Masa Depan Polri
• AMPG Sumut Resmi Akhiri Masa Bakti 2020–2025, Dedi Darmawan Milaya Tekankan Regenerasi dan Soliditas

"Pemerintah juga harus menyikapi ini, harus ada tanggung jawab walaupun anggarannya tidak terkait dengan APBD kabupaten kota.

Tapi karena siswa ini adalah masyarakat kita tentunya pemerintah daerah harus bertanggung jawab juga punya tanggung jawab moral bagaimana supaya MBG ini berjalan dengan baik dan tersampaikan kepada siswa-siswi kita", pungkas Patuan Pardede. (Des)