Bupati Ashari Tambunan Diduga Pelihara Pemborong Nakal
Administrator
Minggu, 29 Desember 2019 09:02 WIB
DELISERDANG I Halomedan.co
Kontraktor Ronggo Lawe yang menangani proyek pengaspalan senilai Rp 1.435.782.000 tahun anggaran 2019 melalui APBD DS di Jalan Pasar 5 Desa Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang menuai protes dari masyarakat Dusun lestari Minggu (29/12).
Tidak hanya itu, di papan proyek juga tidak tertera volume pekerjaan mulai panjang pengaspalan, lebar dan tinggi aspal tercantum di papan proyek. Sehingga patut diduga Bupati Ashari Tambunan sengaja pelihara pemborong nakal ujar mereka.
Kemarahan warga semakin memuncak Pasalnya proyek yang baru selesai di aspal Minggu lalu itu pelaksanaan (10/10 sampai dengan Desember 2019) sebagaimana tercantum di papan proyek dalam hitungan hari aspalnya sudah terkelupas .
Seperti terlihat hasil foto media Halomedan.co Minggu (29/12) , padahal masyarakat Dusun lestari sehari setelah pengaspalan sudah melapor secara lisan kepada Kades Kebun Kelapa 5 terkait terkelupasnya aspal ujar warga yang enggan di tulis namanya Minggu (29/12).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Exponen Pemuda Deli Serdang (Forenda) Bung Rosa angkat bicara Minggu (29/12) melalui via WhatsApp. Urainya, Masyarakat wajib mengawasi kwantitas (jumlah) dan Kwalitas (mutu) dari semua kegiatan / proyek yang ada didaerahnya.
Karena semua duit yang dipakai untuk membangun tersebut bersumber dari pajak dan retrebusi yang dipungut dari rakyat.
adanya proyek pengaspalan jalan yg baru selesai dikerjakan sudah kupak- kapik (rusak) itu masih tanggung jawab pelaksana ( istilahnya pemborong ). Kenapa bisa demikian serunya sambil bertanya.
Ditambahkannya Sebagai pemborong , pastilah bekerja sebagaimana yang diperintahkan oleh pemilik atau pengawas yang diatur dalam kontrak dan bastek. Namun kondisi alam sepanjang ruas jalan yang mau di aspal tidaklah sama persis. Sementara jumlah anggaran terbatas.
Ada areal yang harus dikorek sekian cm dan dilakukan perkerasan dan pemadatan . Namun tidak dilakukan oleh pelaksana. Disinilah sebetulnya kejelian dan ketegasan pengawas.Beda dengan proyek jalan nasional. Harga/ biaya pembangunan jalan dengan lebar dan panjang sama bisa 2 kali lipat dengan proyek Kabupaten.
Baca Juga:
Sambung Bung Rosa lagi, Menyikapi proyek diseluruh instansi di seluruh Indoneaia memang sangat rentan dengan adanya pungli / koropsi. Ini macam KENTUT ujarnya, Tak bisa kita lihat dgn terang tapi terasa betul dikehidupan. Proses koropsi ini menyangkut sistim.
Selagi sistim kita seperti ini selagi itu pula koropsi merajalela. Orang mau jadi Bupati menghabiskan duit sampai Rp 30 Miliar lebih, bàgaimana bisa mengembalikannya selama 5 tahun ???.. berarti satu tahun harus terkumpul Rp 8 Miliar atau 700 juta per bulan. Itu kalau habisnya 30 Miliar. Bagaimana pula yang Rp 100 – Rp 200 Miliar atau lebih ???? Cetusnya ber-Argumen.
Ini fakta dan bukan sentimen. Itulah yg dikeluhkan Mendagri Pak Tito begitu beliau dinobatkan sebagai Menteri dalam Negeri kemaren.Dari mana mengumpulkan duit kontan sedemikian besar katanya lagi sambil bertanya.
Ya pastilah dari proyek yg ada. Ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun. Siapapun orangnya. Ada yang kasar , ada yg lebih halus mainnya. Tapi tujuan dan sumbernya tetaplah sama.Sampai kapan ini terjadi.
Pak Mendagri saja risau , apalagi kita setingkat rakyat. Tutup Rosa berdiplomasi.
Terpisah Kepala Bidang (Kabid) bagian peningkatan jalan Dinas PU Deli Serdang Ismail saat di hubungi mulai Sabtu (28/12) sampai Minggu (29/12) baik melalui telepon dan WhatsApp tak ada tanggapan terkait konfirmasi terkelupas pengapalan jalan di Dusun lestari Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.(Hari’S)
Editor
: Administrator
SHARE:
