Pemkab Deli Serdang Gelar Musrenbang RKPD 2021 Melalui Video Conference
Administrator
Kamis, 16 April 2020 05:21 WIB
LUBUK PAKAM, halomedan.co – Di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menerpa saat ini, Pemkab Deli Serdang tetap melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten 2021.
Namun Musrenbang kali ini yang mengusung tema “Masyarakat yang sejahtera melalui infrastruktur terintegrasi dan transformasi ekonomi ” untuk kali pertama dilakukan secara teleconference, terkait dengan peningkatan status Kabupaten Deli Serdang menjadi tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19.
Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar didampingi Sekdakab Deli Serdang Darwin Zein S.Sos membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Deli Serdang 2021 di Aula Cendana Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (15/4).
Hadir juga di Aula Cendana Kasdim 0204/DS Mayor Inf Toto triyanto, Sekdakab Darwin Zein S.Sos,para Staff Ahli, Asisten II Putra Jaya Manalu, Ka Bapedda Ir. Remus Hasiholan Pardede, M.Si. Peserta Video Conference yaitu ,Kapolresta DS,Kejaksaan Deli Serdabg,Kepala BPS,Kepala OPD, Para Camat se-Deli Serdang serta para peserta partisipan musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Meski dilakukan melalui teleconference, Wabup berharap agar forum Musrenbang ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan out put seperti yang diinginkan. Di samping itu juga menjadi dorongan dan semangat bersama untuk memberikan sumbangan dan kontribusi lebih nyata lagi dalam pembangunan di Kabupaten Deliserdang.
Tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Deliserdang adalah penyampaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deliserdang tahun 2021.
“Saat ini kita laksanakan dengan memanfaatkan aplikasi video konferensi. Adapun tema musrenbang RKPD kabupaten deli serdang tahun 2021 adalah masyarakat yang sejahtera melalui infrastruktur terintegrasi dan transformasi ekonomi. Kita berharap usulan pembangunan yang telah diterima diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur yang terintegrasi dan transformasi ekonomi,” ujar Wabup.
Harapannya transformasi ekonomi sangat membangun dan sangat relevan untuk memulihkan keadaan ekonomi masyarakat akibat dampak covid-19, sehingga pemenuhan capaian indikator ekonomi Kabupaten Deliserdang dapat dipertahankan dan lebih baik lagi.
Namun perlu disadari bahwa kemampuan Kabupaten Deliserdang dari sisi ketersediaan dana penganggaran, masih terbatas. Disisi lain wabah covid-19 ini secara langsung dan tidak langsung juga berdampak terhadap kondisi perekonomian secara nasional maupun daerah, sementara kegiatan pembangunan yang harus didanai menggunakan APBD jumlahnya relatif besar. Oleh karenanya, diperlukan kecermatan untuk menentukan programprogram yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan nantinya disepakati oleh beberapa pihak terkait dapat menandatangani berita acara pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten Deliserdang tahun 2021.
Baca Juga:
Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar pada kesempatan itu memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang telah menyampaikan usulan pembangunan tahun 2021 baik melalui mekanisme Musrenbang desa dan kecamatan, forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah juga kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, atas usulan dalam kegiatan reses-reses serta pokok-pokok fikiran yang telah disampaikan.Serta kelompok-kelompok partisipatif.
Semoga rancangan RKPD yang disusun semakin sempurna dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah, guna mewujudkan visi deli serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinnekaan.
Sekdis Bappeda Provinsi Sumut Yosi Sukmono ST menyebutkan bahwa hal ini merupakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten / kota.
“Namun demikian, pada kesempatan ini, saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Deliserdang tahun 2021,” katanya.
Berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 beserta tema yang telah disampaikan di atas, maka dalam upaya pencapaian target pembangunan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, diminta agar pemerintah kabupaten/kota dapat mempedomani dan menselaraskan program/kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan program/kegiatan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Semwntara pokok pikiran DPRD Deliserdang yang dibacakan Wakil Ketua DPRD H. Nusantara Tarigan Silangit mengatakan, tema RKPD tahun 2021, masyarakat yang sejahtera melalui infrastruktur terintegrasi dan tranformasi ekonomi, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi Kabupaten Deliserdang 2019 – 2024, yakni Deliserdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dan bagian integral dari visi pembangunan Sumatera Utara yalni Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat.
DPRD Deliserdang menyampaikan pokok – pokok pikiran, terkait dengan infrastruktur terintegrasi. Dalam hal ini dewan menyampaikan masukan untuk memperhatikan kondisi prasarana jalan yang menghubungkan sentra – sentra pangan, industri dan pariwisata.
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan rencana tataruang wilayah kabupaten, meskipun saat ini sedang dalam proses fasilitasi dari pemerintah pusat, akan tetapi beberapa kaedah dan arahan struktur ruang dan pola ruang yang telah menjadi kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD dapat dijadikan sebagai pedoman. Pembangunan infrastruktur disamping aspek tata ruang, aspek daya dukung lingkungan tidak dapat diabaikan.
Baca Juga:
Perhatian khusus perlu diarahkan bagi upaya untuk menjaga ketersediaan lahan untuk kebutuhan pangan pertanian berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan sebagai upaya mendukung keberadaan Kabupaten Deliserdang sebagai bagian dari lumbung pangan nasional di provinsi Sumatera Utara.
Masih terkait dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah perlu untuk fokus pada upaya percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan, khususnya pendidikan pada jenjang yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Demikian juga halnya, kebutuhan infrastruktur dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu mengembangkan secara kuantitas dan kualitas atas fasilitas kesehatan yang ada harus lebih menjadi perhatian pemerintah daerah, apalagi untuk saat ini fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan dalam penanganan covid-19 di daerah.
Selanjutnya terkait dengan pembangunan ekonomi, dewan berharap pemerintah daerah mendorong gairah berusaha bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah, melalui fasilitasi aspek permodalan, dengan birokrasi yang sederhana dan dapat diakses oleh semua pelaku UMKM. Pemerintah daerah perlu melahirkan kebijakan yang tegas dan terukur untuk kemudahan proses segala bentuk perizinan berusaha sesuai konsep OSS (Online Single Submission) yang saat ini telah berjalan dan terus dapat ditingkatkan kualitas pelayanannya dan guna menghadapi situasi kekinian terkait dengan penanganan covid-19.
Pemerintah daerah perlu melahirkan kebijakan terkait insentif dan diskresi atas beban kredit masyakat baik yang lahir sebagai kebijakan pemerintah pusat ataupun sebagai inisiatif dari pemerintah daerah. Untuk membantu yang lemah, pemerintah daerah perlu mendorong pelaku usaha menengah dan besar di daerah, baik asing maupun nasional, bumn, untuk menyalurkan dana – dana bina lingkungan (csr)dengan model penyaluran yang lebih tepat sasaran.untuk itu diperlukan fasilitasi dari pemerintah daerah.
Terkait dengan kondisi saat ini,dalam hubungannya dengan penanganan masalah sosial kemasyarakatan, pemerintah daerah perlu terus melakukan pengentasan kemiskinan. Berbagai kegiatan terkait dengan perbaikan permukiman kumuh, perbaikan sistem sanitisi lingkungan yang bersih dan sehat perlu mendapat prioritas dalam mencegah berjangkitnya berbagai wabah penyakit.
Pola hidup bersih dan sehat terus harus dikampanyekan oleh pemerintah daerah hingga ketingkat desa dan dusun/lingkungan dan akhirnya sampai ketingkat keluarga dan perorangan. (Hari’S).
Editor
: Administrator
SHARE:
