Pilkada Kota Binjai siap digelar 9 Desember mendatang

BINJAI, Halomedan.co

Pemilihan Kepala Daerah Kota Binjai siap digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada 9 Desember mendatang, dipastikan setelah keluarnya Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 terkait tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Wali kota dan Bupati.

“Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan pilkada lanjutan. Artinya dasar hukum untuk mulai bekerja telah terbit,” sebut Komisioner Kota Binjai Robby Effendi, di Binjai, Senin.

“Menindaklanjuti surat itu, KPU Binjai telah melakukan sejumlah kegiatan terkait persiapan pilkada lanjutan. Diantaranya telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan Gugus Tugas COVID-19,” katanya.

Kita juga telah berkoordinasi dengan Pemkot dan Polres terkait kegiatan terdekat. Ketua juga langsung mendatangi Gugus tugas COVID dan Bawaslu Binjai, katanya.

Pihaknya telah mengaktifkan kembali jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan. PPK dan PPS aktif per 15 Juni. Ini akan memudahkan urusan administrasi terkait honorarium.

Jika aktif per 15 juni dipastikan teman-teman itu akan mendapatkan honor untuk bulan Juni. Penyelenggara di tingkat kelurahan juga akan dilantik, Senin (15/6), akan kita gelar secara bergelombang di masing-masing kantor kecamatan.

“Persiapan pelantikan PPS sudah rampung. Sudah kita verifikasi kesiapannya mereka untuk kembali bekerja,” katanya.

Robby mengatakan semua kegiatan tahapan yang akan digelar oleh KPU Binjai ini harus mematuhi petunjuk teknis tentang standar protokol kesehatan. “Yang paling wajib adalah memakai masker, tetap cuci tangan dan jaga jarak dan menyediakan thermogun di pintu masuk. Kita patuh dan ikuti protokol,” ucapnya.

Baca Juga:

• Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri Rayakan Idul Fitri dengan Suasana Hangat Kebersamaan Keluarga
• Makkah, Arab Saudi — Suasana Khidmat Idul Fitri di Masjid Agung

Kepada teman-teman penyelenggara di kecamatan dan kelurahan, dihimbau agar dalam setiap tugas dan kerja tetap mengutamakan peraturan perundangan sekaligus jaga kesehatan.

“Tugas dan tantangan kita cukup berat. Profesional sesuai peraturan sekaligus PPK dan PPS jadi ujung tombak sosialisasi jaga keselamatan warga negara,” ujarnya.(Red)