MUI, ORMAS DAN AKTIVIS ISLAM, Tagih Komitmen DPRD.Langkat "Terkait Penolakan RUU HIP"

LANGKAT, Halomedan.co

Majelis Ulama Indonesia(MUI)Kabupaten langkat Bersama 16 Ormas dan Aktivis Islam Kabupaten langkat Melakukan Audiensi ke kantor DPRD Langkat di Stabat, Jum.at (07/08)

Kegiatan audiensi tersebut di lakukan untuk menagih komitmen DPRD Langkat terkait tindak lanjut progres pernyataan sikap penolakan Rancangan Undang Undang Haluan Idiologi Pancasila yang di sampaikan secara tertulis ke kantor DPRD Langkat, saat aksi massa penolakan RUU HIP Rabu 1 juli 2020 yang lalu.

Selain itu di forum terhormat ruang DPRD Langkat, Aktifis Islam Drs.Fuad Nasir selaku jubir peserta audiensi juga menyampaikan aspirasi dan menyoroti beberapa hal, terkait dengan tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat maupun hal hal yang berkembang di tengah tengah masyarakat. Maraknya tingkat pemakaian Narkoba, meraja lelanya sejumlah jenis permainan judi yang dapat menghancurkan sendi sendi kehidupan di masyarakat.

Selain itu program pemberdayaan masyarakat(tingkat pendapatan/kemiskinan), tentang Covid-19 serta sistem pendidikan Daring/Luring yang Menjadi momok keluhan wali murid.

Selain itu Fuad juga menyoroti sisa anggaran (SILPA) APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp264 M lebih, harus digunakan untuk ke pentingan masyarakat langkat yang saat ini terdampak Covid-19 seperti anggaran fasilitas sistem Belajar Daring(wifi, paket pulsa internet dll) serta peningkatan ekonomi rakyat untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM.

Fuad juga mempertanyakan jumlah yang dianggarkan dari APBD Kabupaten langkat T.A.2020, tentang penanggulangan Covid-19. Dalam bentuk apa saja kegiatannya dan berapa jumlah reaktif ODP, PDP dan jumlah yang meninggal akibat Covid -19. Apa fungsi gugus tugas covid-19, mohon DPRD dapat menjelaskannya, pinta Fuad dihadapan Ketua Ketua Fraksi Partai di DPRD Langkat.

Sementara terkait pembangunan monumen sejarah pembantaian pahlawan Nasional T.Amir Hamzah bersama 26 orang lainnya oleh PKI di Desa Kwala Begumit Kec.Binjai Kab Langkat, mohon DPRD Langkat dapat mendukung dan mempelopori terwujudnya pembangunan dimaksud.

Fuad juga menyoroti tentang isu yang berkembagan belakangan ini berkaitan dengan pengangkatan 192 personil pejabat di Pemkab Langkat dengan menggunakan istilah modus “isi pulsa”.

Baca Juga:

• Kejati Sumut Diminta Ambil Alih Pemeriksaan Dugaan Korupsi Perlengkapan Siswa Miskin Rp 16 Miliar di Dinas Pendidikan Medan
• Perumda Tirtanadi–BPKP Sumut Sinkronkan Status Aset KSO Lewat FGD

“Jika isu tersebut benar terjadi, maka kami sangat menyayangkan dan kecewa. Karena bertentangan dengan ruh dan makna arah visi-misi Bupati danWakil Bupati langkat 2019-2024. Untuk itu kami berharap pimpinan DPRD, pimpinan fraksi serta seluruh anggota DPRD langkat dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya, terhadap pelaksana penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Langkat 2019-2024,” katanya.

Sementara yang menyangkut kriminal dan penyakit masyarakat serta pungli dan korupsi sebagaimana aspirasi yang disampaikan pimpinan DPRD Langkat, dapat menindak lanjuti dengan menyampaikannya ke pihak terkait dan pihak berwajib.(wit)