Rabu, 11 November 2026

Korupsi Anggaran, Bendahara BNNP Sumatera Utara Divonis 4 Tahun Penjara

Administrator
Kamis, 09 September 2021 08:50 WIB
Korupsi Anggaran, Bendahara BNNP Sumatera Utara Divonis 4 Tahun Penjara

Medan, Halomedan.co
Syarifa (42) ASN, selaku bendahara pengeluaran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara divonis 4 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Anggara belanja BNN Sumatera Utara TA 2017.

Putusan itu disampaikan majelis hakim diketuai Safril Batubara dalam persidangan virtual di ruang Cakra-2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (9/9/2021).

Selain dihukum 4 tahun penjara, terdakwa Syarifa juga dihukum denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan dan dikenai Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 756.530.060, subsider 1 tahun penjara.

Menurut majelis hakim, terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Perbuatan terdakwa, sesuai dakwaan kedua, melanggar Pasal 8 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan majelis hakim beda tipis dibanding tuntutan JPU Mustafa Kamal yang menuntut terdakwa 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp. 756.530.060, apabila tidak dibayar diganti (subsider ) dengan 2 tahun penjara.

Peristiwanya, April 2017 sampai Desember 2017 bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional  Provinsi (BNNP) Sumatera Utara jalan Wiliam Iskandar pasar V Barat  I No. 1 A Kelurahan Medan Estate Kec. Percut Seituan, Kab. Deliserdang.

Disebutkan, Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara TA 2017 yang tercatat dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Rp 17.700.782.000.

Anggaran itu dialokasikan untuk beberapa kegiatan antara lain, Belanja Pegawai (Gaji) sebesar Rp 7.699.904.000,- Belanja Barang sebesar Rp 10.000.878.000,-

Baca Juga:

Belanja barang meliputi, Bidang Umum sebesar Rp. 1.844.958.000, Bidang Pemberantasan sebesar Rp. 3.970.188.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 1.171.823.000, Bidang Rehabilitasi sebesar Rp. 3.013.909.000.

Menurut JPU, sebagian anggaran tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa. Setidaknya berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sumatera Utara ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 756.530.060. (zul)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Administrator
SHARE:
Berita Terkait
Kenang Jasa Para Pemimpin Sumut dan Medan, DPW Pendawa Sumut Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Medan

Kenang Jasa Para Pemimpin Sumut dan Medan, DPW Pendawa Sumut Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Medan

Kenang Jasa Para Pemimpin Sumut dan Medan, DPW Pendawa Sumut Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Medan

Kenang Jasa Para Pemimpin Sumut dan Medan, DPW Pendawa Sumut Ziarah dan Tabur Bunga di TMP Medan

Prabowo Tetapkan 19 Tokoh Bangsa sebagai Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 2026

Prabowo Tetapkan 19 Tokoh Bangsa sebagai Pahlawan Nasional pada Hari Pahlawan 2026

HUT ke-69 Kosgoro 1957, Viktor Silaen Tegaskan Semangat Pengabdian dan Kepedulian Sosial

HUT ke-69 Kosgoro 1957, Viktor Silaen Tegaskan Semangat Pengabdian dan Kepedulian Sosial

Kobarkan Semangat Perjuangan dan Pengabdian, BRI BO Sibuhuan Gelar Upacara Hari Pahlawan

Kobarkan Semangat Perjuangan dan Pengabdian, BRI BO Sibuhuan Gelar Upacara Hari Pahlawan

Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Apa yang Terjadi Setelah Pertemuan 2,5 Jam?

Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo, Apa yang Terjadi Setelah Pertemuan 2,5 Jam?

Komentar
Berita Terbaru