Kabaharkam Polri Gelar FGD Pengamanan Destinasi Wisata Danau Toba

PARAPAT – Kabaharkam Polri, Komjen Pol Arief Sulistyanto, menggelar kegiatan Forum Diskusi Grup (FGD) dalam rangka peningkatan pengamanan destinasi wisata super prioritas Danau Toba, Jumat (13/5).

Bertempat di Hotel Niagara, Parapat, kegiatan FGD itu dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Kakorpolairud Baharkam Polri, Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, Karorenmin Baharkam Polri, Waka Polda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto, PJU Polda Sumut, serta para bupati.

Kabaharkam Polri, Komjen Pol Arief Sulistyanto, mengatakan pemerintah telah mencanangkan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia dengan menyatukan delapan kabupaten yakni, Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Humbahas, Karo, Pakpak Bharat, Dairi.

“Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut yang sangat gencar dalam mendukung program prioritas nasional khususnya di daerah pariwisata super prioritas Danau Toba,” katanya saat menyampaikan sambutan.

Menurutnya, program nasional itu dapat terwujud dengan koordinasi yang baik dengan seluruh steakholder yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten di sekitar Danau Toba.

“Nantinya untuk meningkatkan pengamanan di kawasan Danau Toba dengan segera dibentuk Polres Pariwisata Danau Toba dalam memberikan pelayanan keamanan kepada wisatawan saat berkunjung ke daerah pariwisata super prioritas Danau Toba,” tutur jenderal bintang tiga tersebut.

Pada kesempatan itu, Bupati Simalungun, Radiapoh, mendukung langkah Polri dalam memberikan pelayanan keamanan di daerah pariwisata super prioritas Danau Toba sehingga diharapkan kunjungan wisatawan meningkat karena terjamin keamanannya saat berlibur.

Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, meminta dukungan dari delapan kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba dalam menyukseskan program nasional destinasi wisata super prioritas tersebut.

“Dengan dijadikannya Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Super Prioritas, maka akan meningkatkan jumlah wisatawan dan berpotensi pada meningkatnya kerawanan kerawanan Kamtibmas. Dengan demikian perlu dibentuknya suatu Satuan Kerja yang dapat mengintegrasikan wilayah DPSP Danau Toba yang terletak di delapan wilayah hukum polres jajaran,” pungkasnya.rel

Baca Juga:

• Temuan Ombudsman, Aktivis 98 Desak Presiden Prabowo Serius Tertibkan Kementerian Imipas
• Hasyim SE Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Guruh Soekarnoputra