Masyarakat Tobasa Butuh Transparansi Anggaran

Medan | HALOMEDAN.CO

Pengamat Ekonomi Sumut Benjamin Gunawan mengatakan, ada dugaan permainan rekayasa BS, oknum Kabid Jalan Jembatan Dinas PUPR bersama Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kabupaten Toba Samosir, dalam pelaksanaan tender proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 mulai tercium.

“Saya meihat masalah ini sepertinya masih berupa opini pribadi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari proyek tender tersebut. Melihat kronologis kejadiannya, saya pikir ini masih bisa diperdebatkan. Sebaiknya masing-masing pihak bisa mengembangkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. Sehingga topik wacananya tidak melebar ke mana-mana.
Kalau sifatnya masih dugaan, ya sudah barang pasti masyarakatpun akan menilainya sebatas dugaan saja. Namun tetap saja kita mengharapkan masyarakat tetap mengusung asas praduga tak bersalah. Karena belum sepenuhnya masuk ke ranah hukum, sebaiknya masalah ini segera diselesaikan agar tidak menjadi berita yang simpang siur dan cenderung menyesatkan,” ungkap Benjamin, Senin (22/5).

Lanjut Benjamin lagi, “yang pasti masyarakat itu butuh transparansi. Anggaran yang dialokasikan tentunya diharapkan semuanya dipertanggung jawabkan demi kepentingan rakyat. Kalaupun memang ada perselisihan sebaiknya diambil jalan yang baik untuk menyelesaikannya. Dan tentunya kita semua berharap bahwa proyek-proyek di Tobasa yang sudah berjalan tersebut, benar-benar diimplementasikan secara professional.

Ditengah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan. Kita tentunya berharap selain proses pembangunan itu cepat. Anggaran yang dipakai juga sepenuhnya digunakan untuk kepentngan rakyat banyak dengan harapan tanpa ada bocor sedikitpun,” tegas Benjamin Gunawan.

Berita sebelumnya, Marpaung, seorang rekanan di Toba Samosir, Jumat lalu, di Balige mengatakan, berkaitan dilaksanakan pelelangan proyek DAK tersebut, “saya bersama Pautan Simanjuntak dan Jogi Simanjuntak rekanan dari Toba Samosir, mengadakan pertemuan dengan Bernad Siagian, Kabid Jalan Jembatan bersama Bresman Simangunsong, ST Kepala Dinas PUPR Toba Samosir di salah satu kedai mie pangsit Jalan Multatuli Medan.

Lebih lanjut dikatakan Marpaung, dalam pertemuan di Multatuli Medan itu, Bernad Siagian, Kabid Jalan Jembatan PUPR menyodorkan paket sebesar Rp25miliar untuk saya bersama grup, kepada Pautan Simanjuntak Rp5 miliar dan Rp11 miliar kepada yang disebut-sebut Dewan Suro.

Ketika saya pertanyakan siapa yang dimaksud Dewan Suro, “Bernad Siagian mengatakan Dewan Suro itu anak paman salah seorang petinggi di Pemkab Toba Samosir,” ujar Marpaung.

Paket proyek senilai Rp25 miliar yang disodorkan BS, saya tolak dan saya nyatakan agar dilaksanakan tender terbuka lalu pertemuanpun saya tinggalkan.

Baca Juga:

• Warga Meninggal, Ketua Pewarta Melayat dan Berikan Bantuan
• Bakopam Bersama Polda Sumut Sukses Gelar Desiminasi Pemilu Damai 2024 di Kota Sibolga

Sementara itu, Kadis PUPR Bresman Simangunsong,ST yang dihubungi melalui telepon selularnya Minggu sore (21/5), perihal pertemuan di Jalan Multatuliu Medan itu, “masalah itu bukan urusan saya lagi, karena mereka itu sudah saya fasilitasi,” jawab Bresman singkat.

Sementara di Balige yang berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada Bernad Siagian, Kabid Jalan Jembatan PUPR Toba Samosir selaku PPK pada dinas tersebut tidak pernah berada di kantornya.

“Bapak itu (Bernad Siagian,red) susah ditemui, jarang berada di kantornya, beliau itu sembunyi takut ketemu wartawan,” ujar seorang staf Dinas PUPR Toba Samosir. (C03)