Medan — Sumut Foundation secara tegas mendesak aparat penegak hukum (APH) di Sumatera Utara, termasuk Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, untuk segera menelusuri dan mengusut tuntas dugaan praktik penyimpangan dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Tirtanadi.
Direktur Eksekutif Sumut Foundation, Andi Kurniansyah Sirait, yang juga Sekjen BEM IAIN Sumut Tahun 2009, menyampaikan bahwa temuan-temuan yang diberitakan oleh berbagai sumber publik, termasuk analisis ekonomi dari kalangan akademisi, menunjukkan adanya potensi kerugian daerah yang sangat besar.
"Potensi kehilangan pendapatan mencapai Rp750 miliar per tahun akibat tingginya tingkat kehilangan air (NRW) sebesar 38%. Ini angka yang luar biasa besar, dan bila tidak diselidiki dengan serius, jelas mengindikasikan adanya kelalaian sistemik bahkan dugaan
korupsi yang merugikan masyarakat Sumatera Utara," tegas Andi Kurniansyah dalam keterangannya di Medan, Minggu (26/10/2025).
Menurutnya, angka potensi pendapatan kotor Perumda
Tirtanadi yang bisa mencapai Rp2 triliun per tahun menunjukkan perusahaan ini sesungguhnya memiliki kemampuan ekonomi yang besar. Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan ketimpangan antara potensi dan realisasi, serta adanya indikasi kebocoran dana dan tata kelola yang tidak transparan.
"Kami menilai ada dugaan kuat terjadinya manipulasi data penerimaan pelanggan air rumah tangga dan industri, sebagaimana disampaikan publik melalui berbagai laporan. Jika benar ada selisih setoran PAD yang signifikan hingga hanya Rp45 miliar masuk ke kas daerah, ini harus segera diusut oleh Kejati Sumut dan Polda Sumut. Jangan biarkan uang rakyat terus menguap tanpa kejelasan," lanjut Andi.
Lebih jauh, Sumut Foundation juga menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat internal dalam mengatur proyek dan jabatan di lingkungan Perumda
Tirtanadi. Dugaan permainan proyek, jual beli tenaga honorer, hingga penyalahgunaan wewenang dinilai sebagai bentuk nyata dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus diberantas dari tubuh BUMD tersebut.
"Kami ingin memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika benar ada oknum inisial D atau siapa pun yang bermain proyek, itu harus ditindak. Bukan hanya diberi sanksi administratif, tapi diproses pidana. Negara rugi, rakyat tidak dapat air bersih yang layak, dan ini sudah keterlaluan," tegasnya lagi.
Sebagai bentuk keseriusan, Sumut Foundation akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Kamis dan Jumat, 30–31 Oktober 2025, di empat titik utama: Kantor DPRD Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta Kantor Pusat PDAM
Tirtanadi Sumut.
Baca Juga:
Aksi ini, kata Andi, bukan semata bentuk protes, tetapi juga dorongan moral agar lembaga penegak hukum segera turun tangan memeriksa dan menindak siapa pun yang terlibat dalam dugaan kebocoran PAD dan penyimpangan manajemen air bersih di
Tirtanadi.
"Rakyat butuh pelayanan air yang bersih, bukan manajemen yang kotor. Kami ingin aparat hukum menangkap dan memproses siapa pun yang terbukti melakukan
korupsi di tubuh Perumda
Tirtanadi. Bila APH diam, maka kami pastikan suara rakyat akan turun ke jalan dengan kekuatan moral yang tidak bisa dibungkam," pungkas Andi Kurniansyah Sirait.red
