Jakarta, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menegaskan akan mempensiunkan para perwira aktif yang saat ini bertugas di sejumlah kementerian dan lembaga non-militer. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan profesionalisme prajurit serta komitmen terhadap reformasi institusi militer.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, mengatakan bahwa keputusan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menekankan bahwa prajurit aktif tidak diperkenankan menduduki jabatan sipil kecuali di 10 kementerian dan lembaga yang diatur secara khusus.
"Kami sedang melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap personel aktif yang bertugas di luar struktur TNI. Bila ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan, maka perwira tersebut akan kami proses untuk pensiun dini atau alih status," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes AD, Rabu (16/4).
Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengamat militer dan pegiat hak asasi manusia, yang selama ini menyoroti praktik penempatan perwira aktif di luar struktur TNI sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip netralitas dan profesionalisme militer.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan proses transisi berjalan dengan tertib dan sesuai regulasi.
Penataan ini diharapkan tidak hanya memperkuat reformasi TNI, tetapi juga memastikan batas yang tegas antara ranah militer dan sipil demi menjaga prinsip demokrasi di Indonesia.
