LABURA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai penggalang opini yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara terkesan menutup-nutupi adanya kesalahan.
Di mana, opini dilontarkan oleh sejumlah mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan menyoal dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Labura.
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Alwi Hasbi Silalahi menilai, terkait adanya dugaan korupsi yang terjadi di daerah tersebut, sepatutnya diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
"Jangan terlalu lebay, kita serahkan saja sepenuhnya kepada APH yang akan bekerja terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Labura," kata dia.
Hasbi mengatakan, penggalang opini yang dilakukan tersebut menurutnya ada dugaan sengaja menutupi kesalahan.
"Kita sebagai mahasiswa dan pengurus organisasi harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan tidak terlibat dalam hal apapun. Bilamana adanya dugaan korupsi sebaiknya biarkan APH yang bekerja," ucapnya.
Menurut Hasbi, jika adanya penggalang opini ini, tidak menutup kemungkinan bahwa benar terjadi dugaan korupsi di daerah tersebut.
"Jika terjadi hal seperti ini, tidak menutup kemungkinan, adanya dugaan korupsi yang terjadi," jelasnya.
Dirinya berharap, mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan tidak terprovokasi dengan adanya pemberitaan mengenai dugaan korupsi yang terjadi Pemkab Labura.
"Mari kita kawal bersama-sama dengan adanya dugaan korupsi yang terjadi di daerah tersebut. Jangan terpancing untuk membela siapapun terkait tindakan dugaan korupsi," jelasnya.
Diketahui, belakangan sejumlah elemen masyarakat melakukan unjuk rasa terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Dugaan korupsi ini diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh oknum-oknum di Pemkab Labura.
"Kita berharap APH bekerja secara maksimal untuk mengungkap adanya dugaan korupsi yang terjadi di daerah mana pun di Sumatera Utara ini," jelasnya.
