Jaksa Agung Lantik Anang Supriatna sebagai Kapuspenkum Kejagung, Gantikan Harli Siregar

Jakarta — Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik sejumlah pejabat struktural Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pelantikan berlangsung di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025, yang memuat pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan RI.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah Anang Supriatna, SH., MH. yang dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, menggantikan Harli Siregar. Adapun Harli mendapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Dalam pernyataan perdananya, Anang Supriatna menyampaikan permohonan doa restu dan dukungan dari seluruh pihak agar amanah baru yang diembannya bisa dijalankan dengan baik. Ia juga mengajak seluruh media, termasuk ADHYAKSAdigital sebagai mitra publikasi resmi Kejagung, untuk terus memperkuat sinergi.

> "Kami menyadari media punya peran penting sebagai mitra, partner, sekaligus kontrol. Kami ingin keterbukaan, supaya kinerja Kejaksaan juga bisa dievaluasi secara objektif," ujar Anang di ruang kerjanya.

Anang menekankan bahwa peran media dan hubungan masyarakat menjadi ujung tombak dalam membangun dan menjaga citra Kejaksaan. Menurutnya, keberhasilan institusi penegak hukum seperti Kejagung sangat ditentukan oleh seberapa efektif informasi disampaikan kepada publik.

> "Pusat Penerangan Hukum adalah Mata, Telinga, dan Lidah Adhyaksa dalam mengemban amanat merawat Public Trust yang selalu digaungkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin," tegas Anang.

Baca Juga:

• Jaksa Agung Lantik Kajati dan Pejabat Eselon II, Tekankan Integritas dan Adaptasi Digital
• Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Perubahan

Ia juga berkomitmen menjalankan seluruh arahan Jaksa Agung dalam menjaga marwah institusi dan membangun kepercayaan publik melalui kerja-kerja yang transparan, terbuka, dan bertanggung jawab.red2