Gibran Dikabarkan Mundur dari Jabatan Wapres, Surat Pengunduran Diri Disebut Sudah Diserahkan ke Prabowo

JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Bahkan, surat pengunduran diri Gibran disebut telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Kabar tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Saat dikonfirmasi awak media mengenai kebenaran informasi Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden, Budi Arie memberikan jawaban singkat.

"Betul," ujar Budi Arie.
Pernyataan tersebut semakin menguatkan kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang.

Bagaimana Mekanisme Penggantian Wakil Presiden?
Kabar pengunduran diri Gibran memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan sebelum masa jabatan berakhir.
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, Presiden Prabowo tidak dapat langsung menunjuk pengganti Gibran secara sepihak. Proses pengisian jabatan tersebut harus mengikuti mekanisme pemilihan di MPR.
Pengunduran Diri Berbeda dengan Pemakzulan
Perlu diketahui, pengunduran diri Wakil Presiden berbeda dengan proses pemakzulan atau impeachment.

Jika Wakil Presiden mengundurkan diri, pengisian jabatan yang kosong mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Sementara itu, proses pemakzulan diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Dengan demikian, perkembangan pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian publik, terutama terkait proses administrasi dan konstitusional yang harus dilalui hingga kekosongan jabatan Wakil Presiden dinyatakan secara resmi.red/cn