Ratusan Mahasiswa Minta Pencabutan Revisi UU KPK Dan Menolak Pengesahan RKUHP

ASAHAN | Ratusan mahasiswa yang bergabung di Asahan melakukan aksi unjuk rasa meminta dilakukanya pencabutan atas revisi UU KPK dan menolak pengesahan RKUHP, ke Kantor DPRD Asahan Rabu (25/9/2019).

Massa mahasiswa yang berkumpul di Tugu Garuda Universitas Asahan (UNA) lalu bergerak dengan berjalan kaki menuju Kantor DPRD Asahan yang berada di Jalan Jend Ahmad Yani (Jalan lintas Sumatera), Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumut.

Sesampainya di kantor DPRD Asahan, orator mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan mereka.

“Kami minta presiden mencabut revisi Undang-undang KPK, dengan cara menerbitkan Perppu. Karena revisi Undang-undang KPK justru memberikan kenikmatan bagi koruptor. Tolak RKUHP dan lakukan kajian dan partisipasi publik dalam penyusunan draft sebelum dibahas di DPR, tolak RUU Minerba yang berpotensi mengkriminalisasi rakyat, tolak RUU pertanahan yang dapat membuat ketimpangan sosial,” teriak Koordinator Aksi, Muhammad Nur Hidayat Manurung yang di ikuti massa mahasiswa.

Mahasiswa pun menuntut agar DPRD Asahan sebagai wakil rakyat turut bersuara agar persoalan di Papua dapat segera tuntas.

“Kami pun mengecam dengan tindakan represif aparat di berbagai daerah, terhadap mahasiswa yang sedang menyuarakan permasalahan rakyat,” ujarnya.

Hingga selesai menyampaikan aspiranya, mahasiswa tidak melihat kehadiran Ketua DPRD Asahan, Baharuddin Harahap.

Sehingga sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas Sat Pol PP. Namun tindakan itu berhasil di redam.

“Ketua DPRD sedang tugas di Labusel. Disini hadir beberapa anggota DPRD yang akan mendengarkan aspirasi adik-adik,” kata Kapolres Asahan, AKBP Faisal F Napitupulu.

Baca Juga:

• Apresiasi Peran Pelaut, Pelindo Belawan Luncurkan Layanan Transportasi Khusus Awak Kapal
• AMPERAKSU Desak Polda Sumut Telusuri Dugaan Gudang Rokok Ilegal, Minta Backing Dibongkar

Mendengar itu, massa menolak dan tetap ngotot agar Ketua DPRD Asahan tetap hadir dihadapan mereka. Keberadaan anggota DPRD Asahan, dinilai tidak representatif dalam menanggapi apsirasi mahasiswa.

Terlebih dari 45 orang anggota DPRD Asahan, tidak lebih dari 10 orang yang datang untuk menemui dan berdialog dengan massa.

Namun massa mahasiswa tetap berteriak meminta ketua DPRD Asahan agar hadir dihadapan mereka guna menerima dan mendengar aspirasi mereka, tetapi kehadiran ketua tak kunjung tiba. Dan massa akan kembali besok untuk menemui ketua DPRD sesuai yang telah diamanahkan. (tmp)