Ribuan Nelayan di Sumut Gelar Karnaval Dukung Program Pemerintah dan jokowi Dua Periode

MEDAN-halomedan.co
Tiga ribu nelayan di Sumatera Utara berkumpul di Lapangan Merdeka, Medan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah atas programnya melestarikan dan menjaga laut dari ancaman nelayan asing yang sering menjarah isi laut indonesia.

Nelayan juga mendukung Presiden Jokowi agar terpilih kembali dan melanjutkan program pemerintahannya karena dianggap berhasil.

“Kami mendukung program pemerintahan Jokowi yang menjadikan laut sebagai masa depan negara Indonesia, salah satunya dengan menjaga kedaulatan pencurian ikan dan biota laut lainnya dari negara asing. Karena baru Jokowi yang berani seperti ini,” kata Kordinator lapangan Iwan Syahri, Jumat (22/2/2019).

Ribuan nelayan membuat dukungan tersebut dengan menggelar karnaval. Iwan menjelaskan sudah banyak ratusan bahkan ribuan kapal asing yang mencuri di laut Indonesia yang dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Selain itu, penerapan aturan bagi nelayan tradisional hingga nelayan kapal pukat juga dilakukan sehingga batas wilayah penangkapan ikan menjadi jelas.

“Meskipun masih banyak kekurangan dalam penerapan aturan main, tapi aturan tersebut untuk menjaga kondusifitas dan pastinya kalau diberikan waktu satu periode lagi, Indonesia akan menjadi lebih baik,” ucap Iwan.

Ia mengungkapkan, dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Jokowi – Ma’ruf Amin diberikan nelayan karena kami menganggap pemerintah berhasil dalam menyerap aspirasi masyarakat kecil.

Selain itu, beber Iwan, program yang ditawarkan Jokowi untuk kedepannya juga lebih terukur dan nyata, bukan hanya slogan kata kata. “Kami para nelayan akan memberikan dukungan kepada pasangan 01 agar terpilih menjadi presiden dan melanjutkan programnya,” ujarnya.

Usai berorasi dan menggelar karnaval, ribuan nelayan menggelar doa bersama agar Jokowi diberikan kekuatan untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2019.(res)

Baca Juga:

• Abdul Halim: PT Ayu Septa Perdana Konsisten Profesional, Tuduhan Harus Dibuktikan Secara Hukum
• Temuan Ombudsman, Aktivis 98 Desak Presiden Prabowo Serius Tertibkan Kementerian Imipas