JAKARTA- Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) Indonesia serta Kepala Badang Polhukam Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan implementasi wawasan kebangsaan yang tidak optimal dalam dunia usaha, dapat berpotensi menjadi sumber hambatan dalam ekonomi dan bisnis yang mewujud pada berbagai persoalan. Seperti masalah perburuhan, konflik sosial, kerusakan lingkungan atau ketergantungan pada pihak asing.
"Konvensi Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang diikuti puluhan Asosiasi dan himpunan selain memutuskan perwakitan klaster berbagai bidang usaha sebagai peserta Munaslub Kadin Indonesia, juga membahas berbagai upaya para pengusaha untuk mengatasi hambatan perekonomian dengan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan, teknologi, dan permodalan, tentunya tidak boleh melupakan pentingnya menjadikan wawasan kebangsaan sebagai elemen yang fundamental. Sehingga orientasi bisnis diletakkan pada basis kepentingan perekonomian nasional, dan bukan hanya pada kepentingan sesaat," ujar Bamsoet usai menghadiri Konvensi Anggota Luar Biasa KADIN Indonesia di Jakarta, Jumat (13/9/24).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, menyandingkan dunia usaha dengan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan bukanlah sebuah gagasan yang dipaksakan. Bahkan sejatinya benang merah itu sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Dimana pada bagian konsideran menegaskan bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi, diselenggarakan dengan mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, serta mendorong seluas-luasnya kesempatan partisipasi bagi segenap pelaku usaha, dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Dalam konteks dunia usaha, nilai-nilai dan wawasan kebangsaan memiliki makna penting untuk mendorong para pelaku usaha dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing global, serta melindungi kepentingan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, KADIN Indonesia sebagai rumah besar bagi para pelaku usaha, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi, memiliki andil yang penting untuk menjadikan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan sebagai sumber etika bisnis," urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menguraikan, sedemikian pentingnya etika ekonomi dan bisnis dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, MPR telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
"Etika ekonomi dan bisnis juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli serta kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan tindak korupsi dan diskriminasi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang menjadi landasan penting bagi perusahaan dan bisnis saat ini, seperti nilai-nilai akuntabilitas, integritas, tanggungjawab, transparansi, keadilan, loyalitas dan kepedulian lingkungan, semuanya dapat kita gali sumbernya dari nilai-nilai dan wawasan kebangsaan," pungkas Bamsoet. (*)
