Jakarta | Halomedan.com
Penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) tanpa diskriminasi merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang adil dan beradab. Prinsip ini harus diterapkan tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, atau identitas lainnya. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan pada 28 November 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Natalius Pigai menegaskan komitmennya untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pemerintah yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Penghormatan terhadap HAM adalah pilar penting yang memperkuat persatuan bangsa. Semua pihak, tanpa kecuali, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi," ujar Pigai.
Selain itu, Natalius Pigai menyebut bahwa kementeriannya tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap HAM.
Dalam diskusi yang berlangsung, Natalius Pigai menggarisbawahi peran media dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya menghormati hak-hak setiap individu. Media, katanya, dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan yang memperkuat solidaritas nasional.
"Media siber memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Saya berharap JMSI terus memainkan peran positifnya dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menyuarakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tambah Pigai.
Ketua Umum JMSI Teguh Santosa menyambut baik arahan dari Menteri HAM tersebut. Dalam pernyataannya, Teguh yang juga merupakan dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, menekankan bahwa JMSI mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memperkuat penghormatan terhadap HAM.
"JMSI percaya bahwa media memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya HAM," ungkap Teguh.
Audiensi ini juga dihadiri oleh sejumlah pengurus JMSI, antara lain Ketua Bidang Sekretariat dan Pendataan Anggota Ari Rahman, Bendahara Umum JMSI Herwanto, dan Ketua JMSI Jakarta Wayan Sudane.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi JMSI dan Kementerian HAM untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat dalam mengupayakan penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Pertemuan ini ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan diskusi lebih mendalam terkait peran media dalam mendukung pelaksanaan kebijakan HAM yang inklusif. Rel
